PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai mematangkan langkah antisipasi guna memastikan kelancaran distribusi BBM dan LPG menjelang Ramadan dan Idulfitri. Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama jajaran manajemen sektor energi di Kantor Gubernur, Selasa (20/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, manajemen memaparkan kesiapan rantai distribusi energi, mulai dari SPBU, agen LPG, hingga Aviation Fuel Terminal (AFT) di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri. Pengendalian distribusi dilakukan melalui koordinasi regional Makassar dan Palu, mencakup suplai kapal, operasional mobil tangki, BBM industri, serta pengelolaan aspek legal dan kontrak kerja.
Isu harga Avtur turut menjadi perhatian. Manajemen menyampaikan aspirasi agar harga Avtur di Sulawesi Tengah dapat disetarakan dengan Jakarta, sehingga maskapai penerbangan dapat membuka layanan ke seluruh kabupaten tanpa ketergantungan pada subsidi daerah. Dijelaskan bahwa penetapan harga Avtur merupakan kewenangan pemerintah pusat dengan pertimbangan tertentu, dan aspirasi tersebut akan diteruskan sebagai bahan evaluasi nasional.
Selain itu, dilaporkan bahwa pelaksanaan Satgas Natal dan Tahun Baru sejak 13 November hingga 11 Januari berjalan kondusif. Selama periode tersebut, pasokan energi relatif aman dengan peningkatan penyaluran LPG sekitar 2 persen. Untuk periode Ramadan dan Idulfitri, konsumsi BBM jenis gasoline diproyeksikan meningkat sekitar 5 persen, sedangkan LPG diperkirakan naik hingga 15 persen. Manajemen memastikan kesiapan stok serta pengamanan distribusi dengan melibatkan aparat kepolisian dan instansi terkait.
Terkait kuota, disampaikan bahwa alokasi Pertalite tahun ini sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, kuota solar cenderung stabil, sementara LPG mengalami penurunan hampir 7 persen. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian, mengingat tingginya ketergantungan masyarakat terhadap LPG, terutama di daerah industri dan pertambangan.
Permasalahan akses BBM bagi nelayan dan petani juga disoroti. Masih terbatasnya kuota serta antrean di SPBU menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan solusi berkelanjutan agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini guna menjaga stabilitas pasokan energi di Sulawesi Tengah.
“Kita harus mengantisipasi lebih awal, supaya masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan BBM dan LPG, terutama pada momen-momen kebutuhan tinggi,” tegasnya.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah memprogramkan pembangunan SPBU Nelayan (SPBUN) di wilayah pesisir melalui pendanaan APBN sebagai solusi bagi kebutuhan BBM nelayan.
“Dengan adanya SPBUN, kita berharap distribusi BBM untuk nelayan menjadi lebih lancar dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Ia pun mengapresiasi kerja sama antara pemerintah daerah dan penyedia energi serta berharap sinergi tersebut terus diperkuat demi menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat Sulawesi Tengah. (Redaksi)
