Jakarta – Proses seleksi manajer Koperasi Desa (Kopdes) di sejumlah wilayah menuai sorotan dari masyarakat. Sejumlah pihak menilai pelaksanaan seleksi belum sepenuhnya berjalan secara transparan dan akuntabel, sehingga memunculkan polemik di tengah masyarakat.
Sejumlah warga mempertanyakan mekanisme penilaian yang digunakan dalam menentukan peserta yang dinyatakan lolos. Mereka berharap seluruh tahapan seleksi dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan adanya perlakuan yang tidak adil maupun kepentingan tertentu.
Masyarakat juga meminta panitia penyelenggara memberikan penjelasan mengenai persyaratan, indikator penilaian, serta dasar penetapan peserta yang dinyatakan lolos. Menurut mereka, keterbukaan informasi merupakan aspek penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen yang bertujuan memilih manajer koperasi yang profesional dan kompeten.
Selain itu, sejumlah tokoh masyarakat menilai evaluasi terhadap proses seleksi perlu dilakukan apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan prosedur yang telah ditetapkan. Mereka menegaskan bahwa usulan evaluasi bukan untuk menghambat pembentukan kepengurusan koperasi desa, melainkan memastikan seluruh tahapan berlangsung sesuai prinsip transparansi, objektivitas, dan profesionalisme.
Masyarakat juga berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat menindaklanjuti berbagai masukan yang berkembang. Evaluasi secara menyeluruh dinilai penting agar proses seleksi selanjutnya mampu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta yang memenuhi persyaratan.
Di sisi lain, posisi manajer Kopdes memiliki peran strategis dalam mengelola kegiatan usaha koperasi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Oleh karena itu, proses seleksi diharapkan mampu menghasilkan figur yang kompeten, berintegritas, dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.
Hingga berita ini ditulis, pihak penyelenggara seleksi belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai masukan dan permintaan evaluasi yang disampaikan masyarakat. Warga berharap polemik yang berkembang dapat segera diselesaikan melalui penjelasan yang terbuka serta langkah evaluasi yang objektif, sehingga tidak menghambat pelaksanaan program pengembangan koperasi desa. (Redaksi)
Sumber Foto: Kompas.com
