PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mendapat penilaian positif dari kalangan akademisi terkait gaya kepemimpinannya yang dinilai adaptif dan inklusif. Dalam konteks pemerintahan daerah yang dinamis, kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor dipandang sebagai faktor penting dalam mendorong pembangunan.
Pendekatan kolaboratif tersebut dinilai membuka ruang kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, birokrasi, dan berbagai elemen masyarakat. Model kepemimpinan ini juga dianggap relevan dengan kebutuhan pembangunan Sulawesi Tengah yang memerlukan sinergi banyak pihak.
“Menurut saya, Gubernur Anwar Hafid merupakan sosok pemimpin yang mengedepankan kolaborasi,” ujar Pengamat Politik Universitas Tadulako (Untad), Muhammad Khairil, Sabtu (24/01/2026).
Selain itu, Anwar Hafid juga dikenal memiliki kedekatan dengan masyarakat. Kehadirannya dalam berbagai kegiatan, baik formal maupun informal, dinilai memperkuat komunikasi antara pemerintah dan warga.
Kedekatan tersebut dianggap menjadi modal sosial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Kepemimpinan yang diterima masyarakat secara luas dinilai dapat mendukung stabilitas sosial dan pelaksanaan program pembangunan.
“Beliau merupakan pemimpin yang populis, dekat dengan masyarakat, dan dapat diterima oleh berbagai kalangan,” kata Khairil.
Di sisi lain, pendekatan tersebut tetap disertai dengan perencanaan yang rasional dan berbasis data. Dalam menjalankan pemerintahan, Anwar Hafid dinilai menerapkan prinsip teknokrasi yang menekankan efektivitas dan efisiensi kebijakan.
Keseimbangan antara pendekatan teknis dan empati sosial ini dinilai menjadi ciri dalam gaya kepemimpinannya. Menurut Khairil, hal tersebut menunjukkan bahwa orientasi pada kepentingan masyarakat dapat berjalan seiring dengan tata kelola pemerintahan yang profesional.
“Selama ini beliau juga menunjukkan kepemimpinan yang teknokrat dan mampu menyeimbangkan berbagai karakter tersebut,” ujarnya.
Dari sisi internal pemerintahan, kepemimpinan Anwar Hafid juga dinilai mampu membangun hubungan kerja yang cukup baik dengan jajaran birokrasi. Hubungan tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik.
“Iklim kerja di internal birokrasi terlihat cukup kondusif dari apa yang kami amati di masyarakat,” tambah Khairil.
Lebih lanjut, Anwar Hafid dinilai mampu mengelola perbedaan pandangan di lingkungan birokrasi secara proporsional, dengan tetap menjaga arah kebijakan pemerintah provinsi.
“Beliau berupaya mengakomodasi berbagai kepentingan di internal birokrasi tanpa mengabaikan kebijakan strategis,” pungkasnya.
