Palu – Massa aksi mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di Jalan Moh. Yamin, Kota Palu, Selasa (11/8/2026) sekitar pukul 13.30 WITA. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi terkait dana bagi hasil (DBH), pengelolaan sumber daya alam (SDA), pajak, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator massa aksi, Muhammad Raslim, mengatakan pihaknya berencana membawa persoalan DBH hingga ke Istana Negara. Massa meminta sebagian DBH dikembalikan kepada daerah karena kebijakan pembagian anggaran dinilai berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan.
“Kami akan aksi di Istana meminta dana bagi hasil bisa sebagian dikembalikan kepada kita. Dampaknya hari ini pemerintah daerah kesulitan menggaji ASN, P3K, dan merekrut honorer,” kata Raslim.
Selain persoalan DBH, Raslim menyoroti pengelolaan SDA di Sulawesi Tengah. Menurutnya, potensi SDA yang dimiliki daerah belum memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Ia juga meminta adanya transparansi dalam pengelolaan pajak dan anggaran negara agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas pemanfaatan penerimaan negara yang bersumber dari daerah.
Terkait program MBG, Raslim menegaskan pihaknya tidak menolak program tersebut. Namun, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap sasaran penerima manfaat agar anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“MBG ini bagus, itu harus kami akui. Namun, ini butuh penelitian dan kajian agar tepat sasaran,” ujarnya.
Raslim menyebut berdasarkan kajian yang dilakukan pihaknya, jumlah penerima manfaat MBG seharusnya sekitar 25 juta orang, bukan 125 juta. Ia meminta kebijakan tersebut dikaji kembali agar pelaksanaannya tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
Massa aksi juga meminta DPRD Sulteng meneruskan seluruh aspirasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Sulteng H. Muhammad Arus Abdul Karim menerima langsung massa aksi. Ia mengatakan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulteng hadir untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
“Kami semua hadir di sini, pimpinan dan anggota 55, semua hadir mendengarkan apa yang sudah disampaikan tadi,” ujar Arus.
Arus mengatakan sejumlah persoalan yang disampaikan massa sebenarnya telah menjadi perhatian DPRD Sulteng dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, DPRD juga telah menyampaikan sejumlah persoalan tersebut kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.
Ia menambahkan, DPRD Sulteng telah menyiapkan surat yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait untuk membicarakan persoalan yang berkaitan dengan kebijakan DBH.
“Kami berterima kasih sekali teman-teman yang hadir pada siang hari ini sudah menyampaikan aspirasinya. Insyaallah, kita tetap bersama membangun daerah kita,” katanya.
Sementara itu, Syarifuddin menilai aspirasi yang disampaikan massa aksi perlu menjadi perhatian serius, khususnya terkait pengelolaan DBH dan SDA yang selama ini menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.
Menurutnya, daerah harus mendapatkan manfaat yang adil dari potensi sumber daya yang dimiliki.
“Persoalan DBH ini harus kita lihat secara serius karena daerah memiliki sumber daya yang besar. Jangan sampai daerah hanya menerima dampak dari aktivitas pengelolaan SDA, sementara manfaat yang diterima masyarakat dan pemerintah daerah belum sebanding. Karena itu, aspirasi seperti ini perlu dikawal dan disampaikan kepada pemerintah pusat,” ujar Syarifuddin.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan evaluasi dalam setiap kebijakan anggaran, termasuk pelaksanaan program MBG. Menurutnya, program pemerintah harus tetap berjalan, tetapi penggunaannya harus tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami tidak mempersoalkan program yang tujuannya baik. Yang penting bagaimana pelaksanaannya transparan, tepat sasaran, dan anggarannya benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi massa aksi dan DPRD Sulteng untuk membahas sejumlah persoalan, mulai dari DBH, pengelolaan SDA, transparansi anggaran, hingga evaluasi pelaksanaan program MBG.
Massa berharap DPRD Sulteng dapat meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat sehingga persoalan pembagian DBH dan berbagai kebijakan anggaran yang berdampak terhadap daerah dapat segera memperoleh solusi. (Redaksi)
