Palu – Program Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 menjadi komitmen strategis Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan ekosistem hutan, gambut, mangrove, dan daerah aliran sungai (DAS) secara berkelanjutan. Provinsi Sulawesi Tengah dinilai memiliki posisi strategis dalam implementasi program nasional tersebut.
Sulawesi Tengah memiliki karakteristik ekosistem yang kompleks, mulai dari kawasan gambut yang rawan kebakaran, mangrove pesisir yang mengalami degradasi, hingga hutan lindung dan DAS yang terancam deforestasi. Kondisi ini menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu wilayah prioritas dalam pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim berbasis FOLU Net Sink 2030.
Implementasi FOLU Net Sink 2030 di Sulawesi Tengah difokuskan pada aksi mitigasi yang mengacu pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Operasi (RO), khususnya pada butir 4, 7, dan 8. Program ini mengintegrasikan berbagai kegiatan produktif ramah lingkungan, seperti pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK), sylvopastura, budidaya perikanan bioflok, serta pengembangan energi terbarukan melalui biodiesel dan bioetanol.
Selain itu, pengembangan komoditas pangan dan perkebunan bernilai ekonomi tinggi seperti macadamia dan sorgum juga menjadi bagian dari strategi ekonomi hijau yang diusung. Berdasarkan hasil simulasi, program ini berpotensi menyerap karbon hingga sekitar ±1,23 juta ton CO₂ selama periode 2026–2030, dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar ±1 triliun rupiah.
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Syarifudin Hafid, SH., MM., menyatakan dukungannya terhadap implementasi FOLU Net Sink 2030 di Sulawesi Tengah. Menurutnya, program ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menekankan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Program FOLU Net Sink 2030 ini sangat strategis bagi Sulawesi Tengah. Kita tidak hanya berbicara soal penurunan emisi, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi nyata dari pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan,” ujar Syarifudin Hafid.
Ia menambahkan, pelibatan aktif masyarakat melalui pendekatan partisipatif merupakan kunci keberhasilan program tersebut. Dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam usaha produktif berbasis ekosistem, maka upaya perlindungan gambut, mangrove, dan hutan lindung akan berjalan lebih efektif.
“Jika masyarakat dilibatkan sejak perencanaan hingga pelaksanaan, maka akan tumbuh rasa memiliki. Inilah yang akan menjadi benteng utama dalam menjaga kelestarian hutan, mangrove, dan DAS kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syarifudin Hafid juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui model pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan dunia usaha. Ia mendorong keterlibatan sektor industri dalam mendukung pendanaan melalui CSR, investasi hijau, serta kemitraan bisnis berkelanjutan.
“DPRD tentu mendukung kebijakan dan regulasi yang mendorong investasi hijau dan skema result based contribution. Ini penting agar program FOLU Net Sink benar-benar memberikan dampak jangka panjang bagi daerah,” tambahnya.
Dengan integrasi participatory approach dan model pentahelix, FOLU Net Sink 2030 diharapkan tidak hanya berkontribusi pada target penurunan emisi nasional, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi hijau berbasis komunitas. Sulawesi Tengah pun diproyeksikan menjadi model nasional dalam implementasi FOLU Net Sink yang berkelanjutan dan inklusif. (Redaksi)
