DPRD Sulteng Gelar Rapat Paripurna Bahas Perubahan APBD 2025, Wagub Tekankan Efisiensi dan Respons Kebutuhan Masyarakat

PALU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin (4/8/2025).

Rapat yang dimulai pukul 10.00 Wita ini berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Prof. Moh. Yamin, Kota Palu, dan dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Dalam pidato pengantar, Kepala Daerah yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, menyampaikan bahwa perubahan APBD merupakan upaya strategis untuk menyesuaikan arah pembangunan daerah terhadap kondisi fiskal yang dinamis.

“Kami memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dalam perubahan APBD ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan juga ketahanan pangan,” ujar Wakil Gubernur.

Ia juga menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan akuntabilitas akan tetap menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah, H. Syarifudin Hafid, SH., MM., menyampaikan bahwa DPRD akan mencermati secara rinci seluruh usulan perubahan dalam rancangan APBD tersebut, terutama dalam hal pemenuhan aspirasi masyarakat.

“Kami berharap, perubahan anggaran ini tidak hanya sekadar penyesuaian teknis, tapi benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Kami akan kawal agar program-program prioritas tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan fiskal daerah yang responsif dan pro-rakyat. Proses pembahasan selanjutnya akan dilakukan melalui mekanisme rapat komisi dan badan anggaran DPRD. (Redaksi)